BKPM – Badan Koordinasi Penanaman Modal

www.bkpm.go.id – BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi lembaga setingkat kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga ini tidak hanya untuk meningkatkan investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.

Didirikan pada tahun 1973, BKPM bertugas untuk menggantikan fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal, sebuah lembaga yang dibentuk pada tahun 1968. Dalam struktur organisasinya, BKPM dipimpin oleh seorang Kepala, sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM No. 90 tahun 2007. Sejak bulan Juli 2016, BKPM dipimpin oleh Thomas Trikasih Lembong atau yang biasa dikenal dengan Tom Lembong.

FORUM OPD BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penyelenggaraan Forum OPD ini memiliki arti dan nilai yang strategis karena dalam kegiatan ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama dibidang penanaman modal pelayanan perizinan, hal ini disampaikan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat Drs. Junaidi, MM mewakili

Sektretaris Daerah Prov. Kalbar saat memberikan sambutan pada acara Forum OPD Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan di Aula DPMPTSP Prov. Kalbar pada tanggal 20 Maret 2018.

Junaidi menambahkan bahwa pertemuan ini merupakan konsolidasi program kegiatan tahun 2018, menyelaraskan rencana kerja yang akan disusun oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga akan terjadi sinergitas di dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai arah kebijakan Penanaman Modal.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah melalui kegiatan ini akan kita pertajam penetapan program prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita, sehingga dapat didukung dengan pembiayaan untuk pencapaian target dan saya berharap ucap Junaidi, diakhir kegiatan ini nanti harus dibuat kesepakatan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019. Selain itu dibuatkan pula Berita Acara Kesepakatan Forum OPD yang salah satunya adalah menyepakati program kegiatan yang berkenaan dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berdasarkan skala prioritas dan indikator kinerja yang disertai target serta kebutuhan pendanaan yang tentunya telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Prioritas dari Kabupaten/Kota.

PENANAMAN MODAL : Kalbar Rekonsiliasi Data Perusahaan

PONTIANAK – Provinsi Kalimantan Barat secara periodik setiap triwulan mulai 2018 akan rekonsiliasi data penanaman modal yang nilai investasinya di atas Rp500 juta sebagai bahan evaluasi tingkat provinsi dan nasional.

Catur Budi Sulistyo, Kabid Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar, menjelaskan bahwa pemulihan data tersebut sangat penting untuk mensikronisasi data-data yang telah dihimpun secara detil per perusahaan.

“Ke depan itu cakupan perizinan dan non perizinan penanaman modal tidak hanya terpaku pada data yang formatnya seragam se-DPMPTSP se-Indonesia. Kalau detail, kami bisa mengawasi setiap perizinan yang sudah dimiliki perusahaan,” kata Catur kepada Bisnis, Jumat (1/12).

Menurutnya, kewenangan untuk memulihkan data itu agar tidak terjadi duplikasi dalam pelaksanaan pengawasan dan menghindari kesalahan dalam memberikan rekomendasi atas temuan pengawasan di lapangan.

Oleh karena itu, lanjutnya, ada pembagian tugas pemantauan terhadap penanaman modal di Kalbar yakni, untuk perusahaan yang penerbitan perizinan penamamn modal kewenangan provinsi dan perusahaan yang izinnya diterbitkan BKPM maka menjadi tugas Pemprov Kalbar.

“Sementara perusahaan yang izin penanaman modalnya diterbitkan kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban pemerintah kabupaten dan kota untuk memantau perkembangannya,” kata Catur.

Perbedaan itulah, paparnya, menjadi perhatian setiap daerah agar memilah setiap sehingga bisa mengukur capaian kinerja investasi masing-masing daerah.

Kejari Awasi

Pada perkembangan lain, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Kejaksaan Negeri Kalimantan Barat guna mendorong perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja dalam perlindungan risiko kerja program jaminan sosial tersebut.

“Proses kerja sama dengan Kejari Kalbar meliputi penegakan kepatuhan terkait dengan pelaksanaan program bagi perusahaan wajib belum daftar (PWBD), perusahaan daftar sebagian (PDS), dan penagihan piutang iuran,” kata Ady Hendratta, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, kepada Bisnis, Jumat (12/1).

Dia menjelaskan, kepesertaan tenaga kerja di Kalbar baru mencapai 17%. Artinya, masih banyak pekerja dan pemberi kerja yang belum mendaftarkan pada program BPJS TK.

Menurut Ady , sampai akhir Oktober 2017 ini ada 4.847 perusahaan di Kalbar yang sudah mendaftarkan pekerjanya di BPJS TK dengan total tenaga kerja sebanyak 229.470 orang. “Pada tahun ini kami menargetkan 235.000 orang dan 6.000-an perusahaan.”

Dia berharap, pada tahun ini angka pekerja di Kalbar yang terlindungi BPJS TK sesuai dengan target. Salah satu upaya, sambungnya, dengan menggandeng Kejari Kalbar dalam mengawasi perusahaan yang belum patuh terhadap program tersebut.

Dalam koordinasi dengan Kejari Kalbar, Ady mengutarakan, turut mengundang sejumlah instansi pemerintah provinsi dan kota, termasuk sejumlah dinas terkait menyampaikan pentingnya BPJS TK bagi para pekerja.

“Kami koordinasi langsung kepada Kepala Kejari Kalbar, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Kesehatan, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),” ujarnya.

Ady menjelaskan, DPMPTSP, misalnya sangat erat dengan masalah pemberian izin bagi pelaku usaha sehingga mengetahui jumlah perusahaan dan pekerja saat sedang mengajukan izin operasional usaha.

Tidak hanya kali ini saja, BPJS TK Kalbar menggandeng penegak hukum agar upaya mendorong kepesertaan terlindungi program sosial tersebut terwujud.

Pada Oktober lalu, BPJS TK Pontianak menggelar sosialisasi dengan 180 notaris se-Kalbar agar mewajibkan pelaku usaha yang mengurus izin mendaftarkan pekerjanya di BPJS TK.

Peran notaris, menurutnya, sangat penting untuk mensosialisasikan program sosial tersebut supaya sepakat untuk mendaftarkan minimal para stafnya di BPJS TK. “Selain stafnya, seorang notaris dalam mengurus perizinan rerata memiliki 10-30 klien dalam 1 bulan,” ungkap Ady.

Berikut Lima Kabupaten Dengan Penanaman Modal Asing Terbesar di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat merilis target realisasi investasi periode Triwulan I Tahun 2018 mencapai 16,80 Persen dari Target Nasional Realisasi investasi periode Januari-Maret Tahun 2018 berdasarkan tambahan realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online tercatat sebesar Rp 3,16 triliun.

Angka tersebut mencapai 16,81 persen dari Target Nasional Tahun 2018 yang sebesar Rp18,8 triliun atau mencapai 16,20 persen dari Target yang ditetapkan di dalam RPJMD sebesar Rp19,51 triliun.

 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalbar Junaidi mengatakan berdasarkan data yang DPMPTSP Provinsi Kalbar himpun dari bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2018 total nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp3,16 triliun.

Kalbar


Angka tersebut terdiri penambahan nilai realisasi PMA sebesar 48,18 juta dolar AS atau senilai Rp645,64 miliar dan penambahan nilai realisasi PMDN sebesar Rp 2,51 triliun.

Realisasi Tambahan PMA berdasarkan lima sektor usaha besar pertama Tanaman Pangan dan Perkebunan sebesar 20.645,9 ribu dolar AS dengan 37 laporan proyek, Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik 12.098,9 ribu dolar AS dengan 8 laporan proyek.

Sektor ketiga Industri Makanan 5.033,6 ribu dolar AS dengan 31 laporan proyek, Kehutanan 4.395,7 ribu dolar AS dengan 2 laporan proyek, Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 3.806,7 ribu dolar AS dengan 2 laporan proyek.

Realisasi Berdasarkan lokasi proyek ada 5 besar pertama Kabupaten Ketapang 35.832,4 ribu dolar AS dengan 60 laporan proyek, Kabupaten Mempawah 5.025,5 ribu dolar AS dengan 7 laporan proyek, Kabupaten Sintang 2.889,0 ribu dolar AS dengan 12 laporan proyek); Kabupaten Sekadau 1.575,0 ribu dolar AS dengan 7 laporan proyek, dan Kabupaten Sanggau 1.053,5 ribu dolar AS dengan 9 laporan proyek.