Kepala DPMPTSP Tandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2020

Putussibau – Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Good Governance atau Pemerintahan yang bersih, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2020 yang dilaksanakan di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu (Kamis, 23/01/2020).

Penandatanganan yang disaksikan langsung Oleh Bupati, Ketua DPRD dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dilaksanakan oleh seluruh Kepala Dinas dan Badan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, tidak terkecuali Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Didik Widiyanto, S.Sos., M.A.P. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas ini sebenarnya sudah diterapkan ke seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi salah satu dokumen pendukung di dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), namun secara simbolis hanya dilakukan oleh Kepala Dinas dan Badan.

Dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2020 ini, diharapkan seluruh ASN dapat bertanggungjawab atas apa yang telah diperjanjikan dan menerapkannya dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian tujuan akhirnya yaitu Good Governance dapat tercapai.

Bupati Kapuas Hulu Limpahkan 124 Perizinan ke DPMPTSP-KH

www.penakapuas.com-Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berupaya untuk mempermudah tumbuhnya sektor usaha di Bumi Uncak Kapuas. Salah satu upaya tersebut adalah mewujudkan perizinan terpadu pada satu Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH sendiri telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kapuas Hulu Nomor 64 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Perbup Nomor 1 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaran perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan pelimpahan kewenangan tersebut, perizinan yang menjadi tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kapuas Hulu pun bertambah.

“Kita sekarang memang mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati, sesuai dengan Perbup Nomor 64 tahun 2019 tersebut. Sebelumnya hanya 61 perizinan sekarang bertambah menjadi 124 perizinan,” ujar Didik Widiyanto, S.Sos, M.A.P, Kepala DPMPTSP Kapuas Hulu, Rabu (18/12).

Menurut Didik, bertambahnya kewenangan tersebut bertujuan untuk mempermudah kepengurusan perizinan di masyarakat. Masyarakat cukup datang ke DPMPTSP untuk mengurus berbagai perizinan usaha yang dibutuhkan. “Masyarakat tentu semakin mudah dalam mengurus berbagai izin, cukup datang ke DPMPTSP, bahkan hampir semua izin bisa diurus secara online,” paparnya.

Terkait dengan izin yang sebelumnya dikeluarkan dari OPD teknis, namun berdasarkan Perbup terbaru menjadi wewenang DPMPTSP, kata Didik, perizinan tersebut tetap berlaku hingga batas waktu yang tertera pada perizinan sebelumnya. “Jadi izin yang kemarin dikeluarkan dinas teknis terkait, masih tetap berlaku sesuai batas waktu izin yang diberikan. Selanjutnya baru diurus lagi ke DPMPTSP,” ujarnya.

Didik menambahkan, pihaknya sangat terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan layanan dalam perizinan. Bahkan sudah ada call center khusus untuk melayani masyarakat, disamping layanan perizinan dengan sistem online.

Kapuas Hulu Tawarkan 4 (Empat) Bidang Investasi Sektor Primer

www.penakapuas.com – Kabupaten Kapuas Hulu tawarkan 4 (empat) Bidang Investasi di Sektor Primer bagi para calon investor yang ingin menanamkan investasinya, yaitu sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan perternakan. Agar calon investor dapat mengetahui lebih jauh terkait potensi investasi sektor primer tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kapuas Hulu telah menyajikannya dalam bentuk peta potensi investasi.

Kepala DPMPTSP Kapuas Hulu, Didik Widiyanto, S.Sos, M.A.P menegatakan bahwa berdasarkan peta potensi tersebut, lahan yang ada di Kapuas Hulu masih cukup luas untuk di investasikan. Masih terdapat areal-areal yang belum termanfaatkan dengan baik, namun punya potensi yang bisa meningkatkan prekonomian daerah. “Agar dapat memberikan manfaat, maka lahan tersebut harus diolah dan dikelola dengan baik. Berangkat dari pemikiran ini maka kita mencoba membuat peta potensi investasi pada sektor primer,” ucap Didik, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/12).

Peta potensi investasi tersebut dibuat dengan memperhatikan tiga hal yaitu tata ruang, potensi ekonomi daerah dan kesesuaian potensi lahan. Dari pemetaan tersebut diketahui terdapat lahan tersedia sekitar 226.808,75 Ha untuk investasi di sektor primer. Yang dapat diklasifikasikan untuk pengembangan sektor perkebunan 90.150, 63 Ha, sektor pertanian 95.413,30 Ha, sektor perikanan 33.745, 36 Ha dan sektor perternakan 7.499,41 Ha. “Areal ini sudah dipetakan sesuai dengan lahan yang ada, tidak termasuk kawasan hutan lindung dan tidak tumpang tindih dengan lahan perusahaan perkebunan yang ada sekarang,” tegas Didik.

Ia juga menambahkan luasan peta potensi investasi ini sudah terinci per kecamatan, sehingga data rincian tersebut akan memudahkan calon investor untuk memilih lokasi investasinya dan pada sektor apa. ” Peta potensi investasi ini bertujuan untuk meyakinkan dan memberi kepastian kepada calon investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang secara regulasi dan pengurusan izinnya dapat dilakukan di Kapuas Hulu.” tuntasnya.

Kepala DPMPTSP Berikan Sosialisasi OSS Kepada Pelaku Usaha Apotek, Toko Obat dan PIRT

Putussibau – Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Kapuas Hulu, Didik Widiyanto, S.Sos., M.A.P memberikan sosialisasi tentang OSS (Online Single Submission), Rabu (31/07/2019) bertempat di Hotel Merpati Putussibau.

Acara yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Seksi Farmasi Makanan dan Minuman pada Bidang Sumber Daya Kesehatan ini diikuti oleh 19 peserta yang terdiri dari pelaku usaha Apotek, Toko Obat dan PIRT (Produk Industri Rumah Tangga).

Kegiatan ini diadakan untuk memberikan pemahaman tentang perizinan melalui OSS kepada pelaku usaha khususnya Apotek, Toko Obat, dan PIRT, karena perizinan melalui OSS ini dinilai masih menjadi hal yang baru bagi pelaku usaha tersebut.

Diharapkan dengan kegiatan tersebut peserta mendapatkan informasi yang jelas dan utuh baik dari Dinas Kesehatan dan DPMPTSP.

Perusahaan Sawit Paparkan Rencana Investasi Dan Perkembangan Kegiatan Penanaman Modal Di Kapuas Hulu

Putussibau – PT. Borneo International Anugrah (BIA) dan PT. Khatulistiwa Agro Abadi (KAA) yaitu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit memaparkan rencana investasi kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, di Ruang Rapat Bupati Kapuas Hulu. Selasa, (2/07/19).

Kedua perusahaan yang kini telah bergabung dengan PT. Borneo Pasifik Group (BPG) ini memaparan dari HGU seluas 18,563.37 Ha (PT. BIA) dan 11,215.17 Ha (PT.KAA) baru tertanam 18,30% (PT. BIA) dan 37,52% (PT.KAA) dan kedepan akan dilakukan pengelolaan lahan secara bertahap. Untuk memulihkan kondisi tanaman sawit yang pertumbuhannya kurang baik, perusahaan telah menyiapkan 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Restacking, Infrastructure, serta Perawatan dan Pemupukan.

Total Rencana investasi sampai tahun 2030 dari kedua perusahaan sawit tersebut sebesar Rp. 1.935.238.972 dengan proyeksi angka penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.764 orang. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyambut baik rencana investasi tersebut dan berharap bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu.

Pemda Kapuas Hulu Minta Perusahaan Harus Sejahterakan Masyarakat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu, Didik Widiyanto mengimbau kepada seluruh pelaku usaha di Bumi Uncak Kapuas harus mensejahterakan masyarakat, dimana perusahaan juga harus untung dan pemerintah juga tidak dirugikan.

“Investasi tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu adalah disektor perkebunan kelapa sawit. Bagi perusahaan yang sudah tidak lagi beroprasi kami usulkan untuk dilihat kembali perijinannya,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (10/1/2019).

Didik menjelaskan, untuk perijinan perkebunan saat ini masih menjadi kewenangan Kabupaten, terkecuali pertambangan dan kehutanan sudah menjadi kewenangan provinsi.

“Seperti ijin galian C itu, merupakan kewenangan provinsi,”ucapnya.

Didik menyampaikan, sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk melakukan pembinaan dan memberikan peringatan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroprasi diwilayah Bumi Uncak Kapuas.

“Utamanya yang menyangkut perizinan,”katanya.

Selain itu juga DPMPTSP memiliki kewenangan untuk mencabut ijin usaha bilamana, pembinaan dan teguran yang dilakukan tidak diindahkan oleh para pelaku usaha.

“Namun tidak bisa kita pungkiri juga para pelaku usaha itu adalah mitra yang membantu Pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan,” ungkapnya.

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: madrosid
Sumber: Tribun Pontianak

Pemkab Kapuas Hulu Permudah Pelayanan Perizinan

Putussibau (Antara Kalbar) – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kalbar, melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (KPMP2T) setempat telah menggencarkan pelayanan perizinan secara langsung ke kecamatan-kecamatan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan izin usaha.

“Saat ini pelayanan pengurusan izin secara langsung ke kecamatan oleh KPMP2T Kapuas Hulu baru dilakukan untuk Kecamatan Hulu Gurung dan Semitau,” kata Kepala KPMP2T Kapuas Hulu, D Wiliam saat dihubungi di Putussibau, Jumat.

Ia menjelaskan animo masyarakat dalam mengajukan perizinan secara langsung di Kecamatan Hulu Gurung dan Semitau cukup tinggi, yakni mencapai 100 ajuan perizinan.

“Selanjutnya kami akan melakukan pelayanan serupa di Kecamatan Suhaid, Jongkong, dan Badau,” ujarnya.

Untuk tiga kecamatan itu, KPMP2T baru akan melakukan pelayanan perizinan secara langsung setelah Lebaran 2015, sehingga mulai sekarang masyarakat atau pengusaha sudah boleh mengurus persyaratan pembuatan perizinan usaha tersebut, kata Wiliam.

“Selama memberi pelayanan perizinan, pihaknya menggratiskan perizinan untuk SITU dan SIUP, sepanjang administrasinya lengkap,” ungkapnya.

Dalam setiap menentukan lokasi pelayanan langsung, KPMP2T melihat jumlah pengusaha yang berminat mengurus izin. Nantinya, pengusaha tersebut akan diundang ke kecamatan, kata Wiliam.

Semua perizinan yang diurus pada KPMP2T pun tidak ada biaya, terkecuali izin reklame. Namun biaya untuk reklame itu pun dibayarnya ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kapuas Hulu.

“Kami disini memang tidak ada perputaran uang untuk di perizinan. Kami pun tidak ada target untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah), karena pelayanan perizinan di gratis,” tegas Wiliam.

Masyarakat juga bisa mengurus perizinan secara kolektif ke kantor kecamatan. “Kami telah menyiapkan formulir pengurusan izin di masing-masing kecamatan,” kata Wiliam.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Luncurkan Pusat Pelayanan Perizinan Usaha

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah menerapkan sistem baru untuk pelayanan perizinan, dimana proses perizinan bisa mengakses izin usaha melalui handphone.

“Ini sebagai upaya untuk meningkatkan izin usaha serta mempermudah masyarakat yang ingin mengurus izin usahanya. Sehingga kami meluncurkan pusat pelayanan perizinan usaha,” ujar Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Didik Widianto kepada wartawan, Minggu (23/9/2018).

Didi menjelaskan, sistem pelayanan perizinan ini dapat mewujudkan transparan dalam manajemen perizinan. Sehingga dalam pelayanan dapat meminimalisir salah guna wewenang.

Dalam penerapan pelayanan perizinan via handphone ini, kami baru bekerjasama dengan satu provider saja karena anggaran terbatas. Semoga kedepannya ada dukungan lebih dalam pelayanan perizinan dengan sistem ini,” ucapnya.

Didik menjelaskan, sehubungan dengan perizinan ada beberapa kebijakan baru yang perlu diketahui pelaku usaha. “Kami juga sudah melakukan sosialisasi terkait beberapa kebijakan izin usaha,” ungkapnya.