Kepala DPMPTSP Tandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2020

Putussibau – Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Good Governance atau Pemerintahan yang bersih, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2020 yang dilaksanakan di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu (Kamis, 23/01/2020).

Penandatanganan yang disaksikan langsung Oleh Bupati, Ketua DPRD dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dilaksanakan oleh seluruh Kepala Dinas dan Badan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, tidak terkecuali Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Didik Widiyanto, S.Sos., M.A.P. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas ini sebenarnya sudah diterapkan ke seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi salah satu dokumen pendukung di dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), namun secara simbolis hanya dilakukan oleh Kepala Dinas dan Badan.

Dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2020 ini, diharapkan seluruh ASN dapat bertanggungjawab atas apa yang telah diperjanjikan dan menerapkannya dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian tujuan akhirnya yaitu Good Governance dapat tercapai.

DPMPTSP Laksanakan Rapat Evaluasi Dan Monitoring Kegiatan Tahun 2019

Putussibau – DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Rapat Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahun 2019 yang bertempat di Ruang Kerja Kepala DPMPTSP, Selasa (21/01/2020). Rapat yang dipimpin oleh Kepala DPMPTSP, Didik Widiyanto, S.Sos, M.A.P., dihadiri Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

Rapat tersebut membahas beberapa hal terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019 antara lain pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Pencapaian Target Investasi, Serapan Anggaran dan Pencapaian Kinerja dari setiap kegiatan. Dalam kesempatan itu, Kepala DPMPTSP meminta laporan pencapaian dari masing-masing bidang dan dilanjutkan dengan diskusi untuk membahas tindak lanjut atau rencana aksi yang dapat dilakukan pada Tahun 2020.

Dengan dilaksanakan Rapat Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahun 2019 ini, diharapkan setelah berjalannya anggaran di Tahun 2020 nanti ada beberapa perbaikan sehingga target-target yang belum tercapai di tahun sebelumnya dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.

Sistem OSS dan SiCantik Permudah Proses Perizinan

www.penakapuas.com-Saat ini proses perizinan usaha semakin mudah. Seiring perkembangan teknologi, saat ini masyarakat yang ingin membuka usaha cukup mengurus perizinannya secara online melalui aplikasi. Untuk perizinan usaha di Kapuas Hulu ada dua aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengurus perizinan, yaitu Online Single Submission (OSS) dan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SiCantik).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu, Didik Widiyanto, S.Sos, M.A.P., mengatakan dua sistem pelayanan perizinan secara online tersebut sudah berjalan. Setidaknya dari Januari sampai November 2019 sudah ada 469 izin yang divalidasi lewat dua aplikasi tersebut.
“Dari data izin yang kami punya per Januari hingga November 2019 ada 469 izin yang terproses lewat OSS dan Sicantik,” tutur Didik Widiyanto, Kepala DPMPTSP Kapuas Hulu, Kamis (19/12).
Didik merincikan, pada OSS ada 203 Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah tervalidasi, sedangkan untuk izin usaha mikronya ada 67 NIB. Kemudian dari SiCantik ada 199 izin yang telah diterbitkan. “Terkait data mikro, itu prosesnya melalui OSS juga, hanya perbedaannya terkait dengan besaran modal berusaha. Untuk kategori mikro yaitu modal dibawah 50 juta tidak diperlukan pemenuhan komitmen. Kalau usaha diatas kategori mikro harus melaksanakan pemenuhan komitmen,” ujar Didik.
Kemudian tentang perbedaan antara OSS dan Sicantik, kata Didik, ada pada jenis perizinannya. Perizinan yang tidak tercantum dalam OSS kepengurusannya melalui Sicantik. “Jadi kalau kepengurusan izinnya tidak ada di OSS masyarakat bisa mengurus izin tersebut lewat SiCantik,” ucapnya.
Didik menjelaskan inovasi kepengurusan perizinan yang sekarang berbasis online tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat. Melalui sistem online, kini masyarakat dapat melengkapi data atau persyaratan pembuatan perizinan dari manapun, sepanjang ada akses internet.
“Bagi masyarakat yang masih belum paham atau terkendala dalam kepengurusan izin secara online bisa menghubungi kami pada jam kerja atau datang langsung ke DPMPTSP Kapuas Hulu. Kami siap membantu untuk mengurusnya,” tuntas Didik.

Bupati Kapuas Hulu Limpahkan 124 Perizinan ke DPMPTSP-KH

www.penakapuas.com-Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berupaya untuk mempermudah tumbuhnya sektor usaha di Bumi Uncak Kapuas. Salah satu upaya tersebut adalah mewujudkan perizinan terpadu pada satu Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH sendiri telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kapuas Hulu Nomor 64 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Perbup Nomor 1 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan penyelenggaran perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan pelimpahan kewenangan tersebut, perizinan yang menjadi tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kapuas Hulu pun bertambah.

“Kita sekarang memang mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati, sesuai dengan Perbup Nomor 64 tahun 2019 tersebut. Sebelumnya hanya 61 perizinan sekarang bertambah menjadi 124 perizinan,” ujar Didik Widiyanto, S.Sos, M.A.P, Kepala DPMPTSP Kapuas Hulu, Rabu (18/12).

Menurut Didik, bertambahnya kewenangan tersebut bertujuan untuk mempermudah kepengurusan perizinan di masyarakat. Masyarakat cukup datang ke DPMPTSP untuk mengurus berbagai perizinan usaha yang dibutuhkan. “Masyarakat tentu semakin mudah dalam mengurus berbagai izin, cukup datang ke DPMPTSP, bahkan hampir semua izin bisa diurus secara online,” paparnya.

Terkait dengan izin yang sebelumnya dikeluarkan dari OPD teknis, namun berdasarkan Perbup terbaru menjadi wewenang DPMPTSP, kata Didik, perizinan tersebut tetap berlaku hingga batas waktu yang tertera pada perizinan sebelumnya. “Jadi izin yang kemarin dikeluarkan dinas teknis terkait, masih tetap berlaku sesuai batas waktu izin yang diberikan. Selanjutnya baru diurus lagi ke DPMPTSP,” ujarnya.

Didik menambahkan, pihaknya sangat terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan layanan dalam perizinan. Bahkan sudah ada call center khusus untuk melayani masyarakat, disamping layanan perizinan dengan sistem online.

KANWIL DIRJEN PAJAK KALIMANTAN BARAT JAJAKI KERJASAMA DENGAN DPMPTSP KAPUAS HULU

Putussibau – Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat bertandang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (18/07/19).

Kedatangan tim dalam rangka menjajaki pembuatan Memorandum of Understanding (MOU) dengan DPMPTSP terkait program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kapuas Hulu.

Kerjasama ini dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan pelayanan publik tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan pengendalian kepatuhan perpajakan melalui pemberian pelayanan publik dalam upaya optimalisasi pendapatan.

Kedepan DPMPTSP dapat memperoleh data dan informasi data KSWP dalam proses perizinan dan non perizinan yang disediakan melalui Aplikasi KSWP secara online dan realtime, serta berkewajiban memberikan data dan informasi pada Aplikasi KSWP terkait wajib pajak yang telah melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan yang nantinya data tersebut akan digunakan oleh Kanwil Dirjen Pajak Kalimantan Barat.

Dengan adanya kerjasama ini diharapkan pelaku usaha dapat merasakan manfaat dimana pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu menjadi lebih efektif dan efisien tanpa harus membuang banyak waktu dalam proses pengecekan KSWP, sehingga proses perizinan dan non perizinan dapat dilaksanakan tepat waktu.

KUNJUNGAN Pj SEKRETARIS DAERAH KE DPMPTSP

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu H. SARBANI, S.E., M.A.P mengadakan kunjungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Senin (15/07/19). Pj Sekretaris Daerah beserta rombongan tiba di DPMPTSP sebelum dimulainya apel pagi pukul 07.30 WIB. Pada apel pagi tersebut, Pj. Sekretaris Daerah memberikan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak DPMPTSP.

Dalam arahan Pj Sekretaris Daerah menghimbau untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan kinerja seluruh pegawai, yang dilanjutkan dengan pertemuan antara Pj. Sekretaris Daerah dengan pejabat struktural yang ada di lingkungan DPMPTSP bertempat di ruang kerja Kepala Dinas. Berberapa hal yang dibahas pada pertemuan tersebut diantaranya, pelayanan yang dilaksanakan di DPMPTSP serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Pj Sekretaris juga mengharapkan dalam hal pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat terus ditingkatkan agar masyarakat betul-betul dapat merasakan kemudahan dalam hal perizinan.

DPMPTSP Kapuas Hulu Lakukan Kerjasama Dengan BPS Untuk Penyusunan ICOR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kapuas Hulu mengadakan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kapuas Hulu untuk penyusunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

Penyusunan ICOR ini merupakan salah satu usaha DPMPTSP untuk menyediakan salah satu komponen yang penting dalam perkembangan investasi. Bagi Pemerintah Daerah, ICOR digunakan untuk mengetahui kebutuhan investasi, untuk selanjutnya dapat menentukan skala prioritas kebijakan pembangunan di Kapuas Hulu.

Bagi Investor, ICOR digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi investasi, sehingga dapat mengambil keputusan untuk melakukan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk memberikan pemahaman yang utuh, pada tanggal 12-14 Juli 2019 bertempat di Hotel Merpati Putussibau, BPS Kapuas Hulu melakukan kegiatan Pelatihan Petugas Disagregasi PMTB Dalam Rangka Perhitungan ICOR Kabupaten Kapuas Hulu yang diikuti oleh  37 orang enumerator. Nantinya enumerator ini akan disebarkan ke seluruh kecamatan di Kapuas Hulu untuk mendapatkan data melalui survey ke 600 responden yang terdiri dari perusahaan dan rumah tangga.

Diharapkan nanti dengan tersusunnya nilai ICOR Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan yang menunjang pertumbuhan investasi yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu.

DPMPTSP Kapuas Hulu Gunakan OSS dan siCantik

Putussibau Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan aplikasi OSS dan siCantik untuk layanan perizinan dan non perizinan.

OSS (Online Single Submission) digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. 

Sedangkan siCantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia khususnya pada Direktorat E-Government yang digunakan untuk pengurusan izin daerah yang tidak diakomodir dalam OSS.

Beberapa manfaat dari penerapan OSS yaitu mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha; memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time; memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat; dan memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha.

Sedangkan manfaat siCantik antara lain, efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan; akuntabilitas pelayanan peizinan; kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat; peningkatan produktivitas pegawai, serta mendukung pengambilan keputusan/kebijakan yang lebih cepat dengan data yang akurat dan terbaharui.

Sebagai pusat pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu di Kabupaten Kapuas Hulu, sampai saat ini DPMPTSP Kapuas Hulu sudah menangani sebanyak 61 macam perizinan dan non perizinan, dimana 2 (dua) diantaranya yaitu Izin Reklame dan Izin Praktek Dokter, Bidan dan Perawat menggunakan siCantik, dan selebihnya menggunakan OSS.

DPMPTSP Kapuas Hulu Petakan Potensi Daerah

Rp273,50 M Target Investasi Tahun Ini

Peta

PUTUSSIBAU – Meski di tahun sebelumnya mampu melampaui angka Rp500 miliar, target realisasi investasi yang dibebankan untuk Kapuas Hulu pada tahun ini hanya sebesar Rp273,50 miliar. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Hulu Muhammad Sukri, saat membuka seminar Pendahuluan Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah, Senin (4/6) di Aula Kantor Bappeda setempat.

“Kita patut berbangga, karena target capaian realisasi investasi setiap tahun mampu melampaui target yang ditetapkan BPKM,” ucap Sekda. Sekda sebelumnya menyampaikan bahwa target realisasi investasi yang dibebankan kepada Kabupaten Kapuas Hulu pada 2017 yakni sebesar Rp268,90 miliar atau mencapai 1,29 persen dari target provinsi. “Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksana kegiatan penanaman modal periode Januari – Desember 2017, realisasi investasi yang sudah dicapai adalah sebesar Rp555,78 milyar atau sudah mencapai 200 persen lebih dari target yang ditetapkan,” papar Sekda.

Sekda menjelaskan, jumlah tersebut berasal dari 9 PMA (Penanaman Modal Asing) dan 9 PMD (Penanaman Modal Dalam Negeri), dengan total tenaga kerja yang terserap lebih dari 1.300 orang. Keberhasilan melebihi target tersebut, kata Sekda, karena iklim investasi di Kapuas Hulu yang kondusif, serta peran serta semua pihak yang telah melakukan kerja sama baik antara stakeholders terhadap para pelaku usaha di daerah. Oleh karena itu, Sekda berharap perlu dipertahankan, dengan melakukan strategi-strategi yang mendorong peningkatan capaian realisasi investasi.

“Salah satunya melalui peningkatan promosi investasi, maka peta potensi peta investasi yang disusun harus dapat memberikan gambaran yang riil terkait potensi yang ada dan dapat dikembangkan menjadi ruang investasi,” kata Sekda.

Dalam pemaparannya, Sekda mengatakan bahwa investasi memegang peranan penting, karena berdampak pada pembukaan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan. “Menyadari arti penting investasi tersebut, maka perlu disusun sebuah dokumen rencana investasi yang komperhensif dan sebuah kebijakan penyelenggaraan penanaman modal, sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif,” pinta Sekda.

Lebih lanjut Sekda menjelaskan, investasi yang kondusif akan mendorong seseorang melakukan investasi. Dikatakan Sekda lagi, iklim investasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti stabilitas, politik, sosial, kondisi infrastruktur dasar, pertanahan, dan lahan usaha.

“Sehubungan dengan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi, maka penyelenggaraan investasi diharapkan pada konsep investasi yang berwawasan lingkungan,” tutur Sekda.

Untuk memetakan potensi investasi di kabupaten ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu menggelar seminar Pendahuluan Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah. Acara yang dibuka Sekda Muhammad Sukri ini dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu serta lintas instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu Didik Widianto, menyampaikan, investasi merupakan kekuatan penting untuk mempercepat akselerasi pembangunan di daerah. “Hampir semua pemerintah daerah mencari stimulasi untuk permodalan daerah. Maka secara umum perlu dilakukan promosi investasi daerah. Untuk itu butuh berbagai informasi, sehingga dinas penanaman modal bisa menyusun dokumen yang komperhensif,” terang Didik.

Dalam pemaparannya, Didik berharap melalui seminar tersebut bisa terserap data dan informasi secara lengkap tentang potensi inveasti di 23 kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga memudahkan dalam DPMPTSP melakukan promosi. “Khususya kepada investor dalam mementukan pilihan investasi, dari berbagai alternatif yang ada di kabupaten Kapuas Hulu. Maka perlu data produk unggulan masing-masing kecamatan, lokasi sebaran dan sebagainya,” kata Didik. (aan)