KANWIL DIRJEN PAJAK KALIMANTAN BARAT JAJAKI KERJASAMA DENGAN DPMPTSP KAPUAS HULU

Putussibau – Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat bertandang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (18/07/19).

Kedatangan tim dalam rangka menjajaki pembuatan Memorandum of Understanding (MOU) dengan DPMPTSP terkait program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kapuas Hulu.

Kerjasama ini dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan pelayanan publik tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan pengendalian kepatuhan perpajakan melalui pemberian pelayanan publik dalam upaya optimalisasi pendapatan.

Kedepan DPMPTSP dapat memperoleh data dan informasi data KSWP dalam proses perizinan dan non perizinan yang disediakan melalui Aplikasi KSWP secara online dan realtime, serta berkewajiban memberikan data dan informasi pada Aplikasi KSWP terkait wajib pajak yang telah melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan yang nantinya data tersebut akan digunakan oleh Kanwil Dirjen Pajak Kalimantan Barat.

Dengan adanya kerjasama ini diharapkan pelaku usaha dapat merasakan manfaat dimana pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu menjadi lebih efektif dan efisien tanpa harus membuang banyak waktu dalam proses pengecekan KSWP, sehingga proses perizinan dan non perizinan dapat dilaksanakan tepat waktu.

KUNJUNGAN Pj SEKRETARIS DAERAH KE DPMPTSP

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu H. SARBANI, S.E., M.A.P mengadakan kunjungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Senin (15/07/19). Pj Sekretaris Daerah beserta rombongan tiba di DPMPTSP sebelum dimulainya apel pagi pukul 07.30 WIB. Pada apel pagi tersebut, Pj. Sekretaris Daerah memberikan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak DPMPTSP.

Dalam arahan Pj Sekretaris Daerah menghimbau untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan kinerja seluruh pegawai, yang dilanjutkan dengan pertemuan antara Pj. Sekretaris Daerah dengan pejabat struktural yang ada di lingkungan DPMPTSP bertempat di ruang kerja Kepala Dinas. Berberapa hal yang dibahas pada pertemuan tersebut diantaranya, pelayanan yang dilaksanakan di DPMPTSP serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Pj Sekretaris juga mengharapkan dalam hal pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat terus ditingkatkan agar masyarakat betul-betul dapat merasakan kemudahan dalam hal perizinan.

DPMPTSP Kapuas Hulu Lakukan Kerjasama Dengan BPS Untuk Penyusunan ICOR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kapuas Hulu mengadakan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kapuas Hulu untuk penyusunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

Penyusunan ICOR ini merupakan salah satu usaha DPMPTSP untuk menyediakan salah satu komponen yang penting dalam perkembangan investasi. Bagi Pemerintah Daerah, ICOR digunakan untuk mengetahui kebutuhan investasi, untuk selanjutnya dapat menentukan skala prioritas kebijakan pembangunan di Kapuas Hulu.

Bagi Investor, ICOR digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi investasi, sehingga dapat mengambil keputusan untuk melakukan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk memberikan pemahaman yang utuh, pada tanggal 12-14 Juli 2019 bertempat di Hotel Merpati Putussibau, BPS Kapuas Hulu melakukan kegiatan Pelatihan Petugas Disagregasi PMTB Dalam Rangka Perhitungan ICOR Kabupaten Kapuas Hulu yang diikuti oleh  37 orang enumerator. Nantinya enumerator ini akan disebarkan ke seluruh kecamatan di Kapuas Hulu untuk mendapatkan data melalui survey ke 600 responden yang terdiri dari perusahaan dan rumah tangga.

Diharapkan nanti dengan tersusunnya nilai ICOR Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan yang menunjang pertumbuhan investasi yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu.

Perusahaan Sawit Paparkan Rencana Investasi Dan Perkembangan Kegiatan Penanaman Modal Di Kapuas Hulu

Putussibau – PT. Borneo International Anugrah (BIA) dan PT. Khatulistiwa Agro Abadi (KAA) yaitu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit memaparkan rencana investasi kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, di Ruang Rapat Bupati Kapuas Hulu. Selasa, (2/07/19).

Kedua perusahaan yang kini telah bergabung dengan PT. Borneo Pasifik Group (BPG) ini memaparan dari HGU seluas 18,563.37 Ha (PT. BIA) dan 11,215.17 Ha (PT.KAA) baru tertanam 18,30% (PT. BIA) dan 37,52% (PT.KAA) dan kedepan akan dilakukan pengelolaan lahan secara bertahap. Untuk memulihkan kondisi tanaman sawit yang pertumbuhannya kurang baik, perusahaan telah menyiapkan 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Restacking, Infrastructure, serta Perawatan dan Pemupukan.

Total Rencana investasi sampai tahun 2030 dari kedua perusahaan sawit tersebut sebesar Rp. 1.935.238.972 dengan proyeksi angka penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.764 orang. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyambut baik rencana investasi tersebut dan berharap bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu.

DPMPTSP Kapuas Hulu Gunakan OSS dan siCantik

Putussibau Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan aplikasi OSS dan siCantik untuk layanan perizinan dan non perizinan.

OSS (Online Single Submission) digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. 

Sedangkan siCantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia khususnya pada Direktorat E-Government yang digunakan untuk pengurusan izin daerah yang tidak diakomodir dalam OSS.

Beberapa manfaat dari penerapan OSS yaitu mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha; memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time; memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat; dan memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha.

Sedangkan manfaat siCantik antara lain, efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan; akuntabilitas pelayanan peizinan; kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat; peningkatan produktivitas pegawai, serta mendukung pengambilan keputusan/kebijakan yang lebih cepat dengan data yang akurat dan terbaharui.

Sebagai pusat pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu di Kabupaten Kapuas Hulu, sampai saat ini DPMPTSP Kapuas Hulu sudah menangani sebanyak 61 macam perizinan dan non perizinan, dimana 2 (dua) diantaranya yaitu Izin Reklame dan Izin Praktek Dokter, Bidan dan Perawat menggunakan siCantik, dan selebihnya menggunakan OSS.

BKPM – Badan Koordinasi Penanaman Modal

www.bkpm.go.id – BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi lembaga setingkat kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga ini tidak hanya untuk meningkatkan investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.

Didirikan pada tahun 1973, BKPM bertugas untuk menggantikan fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal, sebuah lembaga yang dibentuk pada tahun 1968. Dalam struktur organisasinya, BKPM dipimpin oleh seorang Kepala, sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM No. 90 tahun 2007. Sejak bulan Juli 2016, BKPM dipimpin oleh Thomas Trikasih Lembong atau yang biasa dikenal dengan Tom Lembong.