Mon. Aug 26th, 2019

Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu KABUPATEN KAPUAS HULU

PENANAMAN MODAL : Kalbar Rekonsiliasi Data Perusahaan

PONTIANAK – Provinsi Kalimantan Barat secara periodik setiap triwulan mulai 2018 akan rekonsiliasi data penanaman modal yang nilai investasinya di atas Rp500 juta sebagai bahan evaluasi tingkat provinsi dan nasional.

Catur Budi Sulistyo, Kabid Pengendalian Pelaksanaan dan Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar, menjelaskan bahwa pemulihan data tersebut sangat penting untuk mensikronisasi data-data yang telah dihimpun secara detil per perusahaan.

“Ke depan itu cakupan perizinan dan non perizinan penanaman modal tidak hanya terpaku pada data yang formatnya seragam se-DPMPTSP se-Indonesia. Kalau detail, kami bisa mengawasi setiap perizinan yang sudah dimiliki perusahaan,” kata Catur kepada Bisnis, Jumat (1/12).

Menurutnya, kewenangan untuk memulihkan data itu agar tidak terjadi duplikasi dalam pelaksanaan pengawasan dan menghindari kesalahan dalam memberikan rekomendasi atas temuan pengawasan di lapangan.

Oleh karena itu, lanjutnya, ada pembagian tugas pemantauan terhadap penanaman modal di Kalbar yakni, untuk perusahaan yang penerbitan perizinan penamamn modal kewenangan provinsi dan perusahaan yang izinnya diterbitkan BKPM maka menjadi tugas Pemprov Kalbar.

“Sementara perusahaan yang izin penanaman modalnya diterbitkan kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban pemerintah kabupaten dan kota untuk memantau perkembangannya,” kata Catur.

Perbedaan itulah, paparnya, menjadi perhatian setiap daerah agar memilah setiap sehingga bisa mengukur capaian kinerja investasi masing-masing daerah.

Kejari Awasi

Pada perkembangan lain, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Kejaksaan Negeri Kalimantan Barat guna mendorong perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja dalam perlindungan risiko kerja program jaminan sosial tersebut.

“Proses kerja sama dengan Kejari Kalbar meliputi penegakan kepatuhan terkait dengan pelaksanaan program bagi perusahaan wajib belum daftar (PWBD), perusahaan daftar sebagian (PDS), dan penagihan piutang iuran,” kata Ady Hendratta, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, kepada Bisnis, Jumat (12/1).

Dia menjelaskan, kepesertaan tenaga kerja di Kalbar baru mencapai 17%. Artinya, masih banyak pekerja dan pemberi kerja yang belum mendaftarkan pada program BPJS TK.

Menurut Ady , sampai akhir Oktober 2017 ini ada 4.847 perusahaan di Kalbar yang sudah mendaftarkan pekerjanya di BPJS TK dengan total tenaga kerja sebanyak 229.470 orang. “Pada tahun ini kami menargetkan 235.000 orang dan 6.000-an perusahaan.”

Dia berharap, pada tahun ini angka pekerja di Kalbar yang terlindungi BPJS TK sesuai dengan target. Salah satu upaya, sambungnya, dengan menggandeng Kejari Kalbar dalam mengawasi perusahaan yang belum patuh terhadap program tersebut.

Dalam koordinasi dengan Kejari Kalbar, Ady mengutarakan, turut mengundang sejumlah instansi pemerintah provinsi dan kota, termasuk sejumlah dinas terkait menyampaikan pentingnya BPJS TK bagi para pekerja.

“Kami koordinasi langsung kepada Kepala Kejari Kalbar, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Kesehatan, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),” ujarnya.

Ady menjelaskan, DPMPTSP, misalnya sangat erat dengan masalah pemberian izin bagi pelaku usaha sehingga mengetahui jumlah perusahaan dan pekerja saat sedang mengajukan izin operasional usaha.

Tidak hanya kali ini saja, BPJS TK Kalbar menggandeng penegak hukum agar upaya mendorong kepesertaan terlindungi program sosial tersebut terwujud.

Pada Oktober lalu, BPJS TK Pontianak menggelar sosialisasi dengan 180 notaris se-Kalbar agar mewajibkan pelaku usaha yang mengurus izin mendaftarkan pekerjanya di BPJS TK.

Peran notaris, menurutnya, sangat penting untuk mensosialisasikan program sosial tersebut supaya sepakat untuk mendaftarkan minimal para stafnya di BPJS TK. “Selain stafnya, seorang notaris dalam mengurus perizinan rerata memiliki 10-30 klien dalam 1 bulan,” ungkap Ady.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *